Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggodok wacana model baru tata kelola pendaftaran jemaah haji dengan skema war ticket. Dia menilai perlu ada kajian sosiologis sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
