Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak memaksakan ormas keagamaan menerima tawaran pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Dia mempersilakan ormas keagamaan memilih untuk mau atau tidak menerimanya. Sebab, dia telah menerbitkan aturan tersebut.
